Aksi Demontrasi Massa di Kantor Bupati Kepulauan Aru

Djabumona Minta jangan Rugikan banyak orang

Pucuk pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru terus didera asalah.nampaknya seperti ada gerakan balas dendam Kini Plt Bupati Umar Djabumona.S.sos pun mulai digoyang. Kamis 26 April kemarin massa melakukan aksi demontrasi yang dipusatkan di Kantor Bupati Kepulauan Aru.Teryata ancaman menurunkan massa sebanyak 2.500 orang oleh Gerakan Rakyat Aru Bersatu  dalam aksi demonstrasi menggoyang posisi Plt Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona, tidak terbukti. Kamis kemarin itu, jumlah massa tidak lebih dari 200 orang. Pantauan Tribun Aru News, mereka sebelum menuju Kantor Bupati berkumpul di Dusun Marbali dan menggunakan kenderaan Roda dua dan empat tiba di Kantor Bupati sekitar pukul 12.00 WIT.Aksi massa dikawal ketat aparat kepolisian setempat.

Semula pagar Kantor Bupati  Kabupaten Kepulauan Aru yang ditutup rapat akhirnya dibongkar dan mereka masuk dengan leluasa tanpa dicegat Satpol PP maupun Polisi. Massa kemudian masuk di pelataran kantor bupati dan melakukan orasi secara bergantian. Sebagian diantara mereka menenteng spanduk dan poster yangbertuliskan hujatan dan kecaman terhadap PLT,Bupati Kepulauan Aru Umar Djabumona,S.Sos.
Setelah melakukan orasi kurang lebih dua jam, Wakapolres Kepulauan Aru, Kompol. Sudartomo, SIk didampingi Kasat Intel Polres Aru, Briptu. Jhon Werluka melakukan negosiasi dengan Plt Bupati Aru. Hasil mediasi, Plt Bupati Aru bersedia untuk menerima pengunjuk rasa namun hanya beberapa perwakilan, itupun non wartawan dan PNS. Namun hal ini ditolak oleh pendemo. Mereka tetap ngotot dan berorasi seraya meminta agar Plt keluar ruangan dan menemui mereka di pelataran kantor bupati untuk mendengar secara langsung aspirasi yang disampaikan
Kepala Kesbanglinmas Kabupaten Kepulauan Aru, Hendrik Ngutra, S.Sos mengatakan Plt Bupati Aru tidak bisa menerima pendemo karena tidak ada pemberitahuan secara resmi. Selain itu, pendemo yang tergabung dalam Aksi Masyarakat Aru bersatu tidak terdaftar di Kesbanglinmas Kabupaten Kepulauan Aru sehingga dinilai mereka adalah organisasi yang tidak jelas.
“Mereka yang demo ini kan tergabung dalam Aliansi Masyarakat Aru Bersatu. Ormas ini belum terdaftar di Kesbanglinmas. Kita telah menyurati mereka, namun tetap tidak dihindakan. Karena itu pak Plt Bupati telah bersedia menerima mereka tapi hanya perwakilan.

Namun pendemo tetap saja ngotot,” kata Kepala Kesbanglinmas Kepulauan Aru.Karena menunggu sekitar dua jam lebih, massa yang telah terbakar emosi kemudian mensasi kantor bupati Kepulauan Aru dengan kain putih, daun janur kelapa, piring putih berisikan daun sirih, tembakau jawa, pinang dan air putih. Masa juga mendirikan tenda berukuran 6x6 di pelataran kantor bupati.

“Kantor Bupati terpaksa kami sasi adat karena Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Aru,Bung Umar Djabumona tidak menerima kami untuk Menyampaikan aspirasi,”teriak Moksen Sinamur salah satu orator.

Sinamur yang juga sekretaris DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Aru ini mengatakan sasi akan dilepas jika Plt Bupati Kepulauan Aru memenuhi tuntutan pendemo serta meminta agar Gubernur Maluku,Karel Albert Ralahalu turun ke Aru.
Sementara itu, aksi Aliansi ini sempat mendapat cibiran dan tantangan. Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD KNPI Kepulauan Aru, Desmon Pardjer kepada Tribun, mengatakan demontrasi yang dimotori KNPI Kepulauan Aru tidak sah dan keluar dari mekanisme organisasi yang dipimpin Legent Apanat itu. “Saya melihat demo itu sangat tendensius. Kenapa? Karena ada beberapa orator yang turun dengan atribut KNPI dan menggunakan nama organisasi. Padahal, tidak ada kesepakatan di DPD KNPI Kepulauan Aru terkait demontrasi.

Karena itu, selaku kader sekaligus Pengurus DPD KNPI Kepulauan Aru kami menilai ini sebuah skenario pribadi antara Ketua dan Sekretrais DPD KNPI Kepulauan Aru untuk meronrong pemerintahan di bawah kendali pak Umar Djabumona,'' kata dia. 

Dengan demikian pihaknya menegaskan, demo dengan menggunakan atribut KNPI sama sekali tidak dibenarkan. Terkait dengan Kantor Bupati yang di sasi secara adat, menurut Pardjer itu juga perlu dipertanyakan, apalagi pelaku yang mensasi tidak menggunakan pakaian adat namun,namun hanya dengan baju kaos oblong seperti  orang yang mau pergi kepasar.“Adat orang Aru bukan seperti begitu. Kalau misalnya mau disasi sebuah Gedung atau lahan, harus ada tokoh adat dengan menggunakan busana adat. Itupun dilihat dulu masalahnya apa.Kalau berhubungan dengan Pemerintahan jangan dikaitkan dengan adat, Ini yang disalahtafsirkan.

Adat jangan dibawa-bawa untuk dijadikan komuditas politik kelompok tertentu,” Kata Pardjer. Pantauan Tribun Aru News hingga pukul 06.00 WIT,sasi dikantor Bupati belum juga dibuka.

Tentang aksi demonstrasi ini, Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Aru, Umar Djabumona, Sos, juga sempat angkat bicara. “Saya dipaksa untuk keluar menemui mereka (pendemo) tapi saya tolak karena organisasi mereka tidak terdaftar di kesbanglinmas.Saya kemudian mencari solusi dengan hanya mau menerima perwakilan dari para pendemo itu, tapi mereka tidak mau,”ungkap Plt Bupati ini saatdihubungi.Menurut Djabumona, hingga saat ini pemerintahan di Kepulauan Aru tetap berjalan normal. Kalau ada pihak-pihak yang menyebarkan bahwa pemerintahan di Kepulauan Aru tidak berjalan itu tidak benar. Buktinyasepanjang hari ini seluruh pegawai tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa.

Tentang sasi yang dilakukan, Djabumona menanggapinya dengan enteng. Menurutnya, Kantor Bupati adalah milik Pemerintah Daerah sehingga tidak bisa disasi. ''Biarkan para pegawai ini bekerja dengan baik untuk melayani masyarakat. Jangan sampai aksi ini diplotisir sehingga nantinya bisa merugikan orang banyak. 

Saya tetap dan selalu melakukan koordinasi dengan aparat keamanan supaya tetap menjaga adik-adik kita ini jangan sampai melakukan tindakan anarkis karena itu tidak baik,”ungkapnya.

Masih menurut Djabumona, dirinya baru saja dihubungi para tua-tua adat di Kepulauan Aru untuk membantu mencabut sasi yang telah dilakukan oleh sekelompokmasaini. Pemuka adat ini telah menjamin bahwa kondisi keamanan di Aru tetap aman dan aktifitas perkantoran besok tetap berjalan seperti biasa. “Sekali lagi saya katakan kami di Kepualuan Aru hingga kini tetap aman-aman saja. Semua aktifitas masyarakat maupun perkantoran berjalan normal,” kata Djabumona. (***)

DPRD Provinsi Maluku, sambut Baik Studi Banding Kades Aru

Dobo-Tribunarunews. Program studi banding yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru dengan mengirimkan sepuluh kepada desa melakukan ke Desa Nania, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala Kota Ambon mendapat respon dan sambutan positif dari Komisi D DPRD Provinsi Maluku. Anggota Komisi D DPRD Provinsi Maluku, Drs. Ny. Temy Oersipuny mengatakan apa yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Aru Tengah Timur merupakan langkah yang tepat dan harus didukung karena manfaatnya sangat besar untuk pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan ini sebagai langkah peningkatakan sumber daya manusia di daerah tersebut. “Patut diapresiasi, kegiatannya sangat bermanfaat guna menambah pengelaman serta meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia (SDM) para kepala desa itu sendiri. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan terus menerus dan harus mendapat dukungan,” kata Temi  belum lama ini.

Wakil Rakyat Daerah Pemilihan, Tual, Malra dan Kabupaten Kepulauan Aru ini berharap, setelah kepala Desa mengikuti studi banding di Ambon dan berakhir, mereka bisa kembali ke desa asalnya dan mengaplikasi pengalaman dan ilmu yang diterima dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya.

Sementara itu, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Aru Tengah Timur, Kundrat Pekpekay, SH yang mendampingi Sepuluh Desa dari Kecamatan tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan program Pemerintah Kecamatan Aru Tengah Timur Tahun 2012.

“Kegiatan studi banding ini setelah diusulkan pak Camat, disetujui oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru. Bahkan, keberangkatan kami ke sini juga dibantu oleh Pelaksana Tugas Bupati Kepulauan Aru, Bapak Umar Djabumona, S.Sos,” kata Pekpekay kemarin di kantor Desa Nania.

Selain para kepala Desa, kedepan ini, para Sekretrais Desa (Sekdes) di kecamatan tersebut juga akan dilibatkan untuk mengikuti kegiatan Studi Banding. “Bapak camat berkeinginan agar aparatur pemerintah di tingkat paling bawah mendapat penguatan kapasitas pengetahuan sehingga menjadi modal dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab,” ungkap Pekpekay.

Kesepuluh kepala desa (Kades) tersebut adalah, Kayum Pelay (Kades Kaiwabar), Abdul Patamansabi (Kades Basada), Ambar Patamansabi (Kades Kobror), Apolos Ngosiem (Kades Warjukur), Onong Lengam (Kades Lola), Nikolaus Olpupin (Kades Warloy), Salmon Gainau (Kades Koijabi), Yustus Kwalrakun (Kades Balatan), Nelson Mangar (Kades Dosinamalau), dan Silas Semula (Kades Karawai).

Jumlah Penduduk Kecamatan Aru Tengah Timur pada akhir tahun 2009 adalah sebanyak 4.269 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.196 jiwa dan perempuan sebanyak 2.073 jiwa yang tersebar di 13 Desa. Dengan Fredik F Gaite, S.AP merupakan Camat pertama yang ditunjuk Bupati Kepulauan Aru sejak dimekarkan menjadi kecamatan Definitif tahun 2008 sampai saat ini.

Sejumlah Hewan Lindung di Kepulauan Aru Terancam Punah

DPRD Diminta Buat Perda Perlindungan

Dobo-Tribunarunews. Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dikenal dengan keunikan tersendiri, karena terdapat sejumlah hewan (fauna, Red) yang amat unik yang tidak dimiliki daerah lain di Republik ini. Hewan-hewan tersebut hanya terdapat di beberapa daerah saja, seperti Kepulauan Aru sendiri dan Papua.Misalnya, Burung Cendrawasih, Burung Kakatua Jambul Kuning, Burung Kakatua Raja, Kanguru, Kasuari, dan Rusa.

Karena keunikannya itu, membuat Kepulauan Aru tersohor hingga belahan dunia. Belum lagi dengan Mutiaranya yang berkilauan. Namun kini Masyarakat Aru tanpa sadar kalau potensi sumber daya hayati itu bakal punah satu demi satu akibat keserakaan manusianya sendiri.

Kepala Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kepulauan Aru Wiliam Bhotmir, S.Pd kepada wartawan belum lama ini mengaku,kesal, gelisah ketika melihat sejumlah hewan langka yang dilindungi itu berada pada ambang kepunahan.

“Burung Cendrawasih, burung Kakatua, burung Kasuarai, Kanguru dan Rusa merupakan hewan yang harus dilindungi. Itu merupakan primadona daerah Aru namun kini mulai punah. Rusa, Kanguru dan Kasuari selain dibunuh secara tradional oleh masyarakat local, juga ditembak dalam jumlah banyak dengan senjata api. Dan ini sering dilakukan oleh aparat yang bertugas di sana,” kata Bhotmir.

Tindakan ini memang diakui bukan baru pertama dilakukan namun sudah sering. “Yang kami heran, aparat keamanan pun ikut membunuh hewan-hewan yang dilindungi negara ini,” katanya lagi. Dia berharap ada kesadaran dari masyarakat di Kepulauan Aru untuk tidak melakukan perburuan secara massal sehingga hewan-hewan tersebut masih bisa berkembang biak.

“Saya kuatir 10-20 tahun lagi kita sulit lihat Burung Cendrwasih menari dan berkicau di atas pohon,” katanya. Sementara itu, Boy Darahkay, mahasiswa pasca Sarjana Universitas Gajahmada mengatakan salah satu upaya untuk melesteraikan sejumlah hewan langkah yang dilindungi negara di daratan Kepulauan Aru adalah perlu adanya Peraturan Daerah. “Flora dan fauna yang berada di perut bumi Kepulauan Aru harus dilindungi dengan produk hukum, yaitu peraturan daerah sehingga setiap warga negara tidak semena-mena apalagi sesuka hati membunuh dan menjual. ‘’Perlu diingat, di republik bahkan dunia, hanya ada burung Cendrawasih di Kepulauan Aru dan di Papua, selain itu tidak ada. Karena itu negara juga harus ikut memberikan perlindungan,” katanya.

Erwin.Dinas Pendidikan Aru perlu di benahi

Tribunarunews,-Dobo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupeten Kepulauan Aru dinilai cuek dengan keluhan ratusan Guru yang beberapa waktu lalu berdemo di kantor DPRD Kepulauan Aru. Para guru SD sampai SMA yang sudah disertifikasi saat itu melakukan aksinya untuk menuntut haknya satu bulan pada tahun 2010 dan tiga bulan pada tahun 2011 lalu yang hingga kini belum juga diterimanya.

Bahkan ancaman ratusan Guru sertifikasi itu untuk memboikot Ujian Akhir Nasional di Kepulauan Aru tidak sampai membuat gentar kantor pelayanan guru itu. Buktinya hingga saat ini kebijakan untuk merealisasikan hak para guru itu belum juga nampak. “ Kami harus melapor nasib kami ini kemana lagi,” ungkap seorang guru kepada wartawan di Dobo, yang minta namanya dirahasiakan

Sistim yang ada di kantor Dinas Pendidikan Kepulauan Aru ini dinilai carut marut. Bahkan tender proyek terkait sarana dan prasarana di kantor ini sejak tahun 2011 lalu belum juga di umumkan siapa pemenangnya.

Padahal sesuai aturan pemenang tender sudah seharusnya diumumkan. “ Saya bingung dengan sistim tender yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Aru ini,” kata Edwin Wisman, salah satu kontraktor kepada wartawan belum lama ini di Dobo, .